Puan Maharani, putri ketua umum DPP PDI Perjuangan, ikut mengurus partai yang dipimpin sang ibu. Yenny Wahid menjadi Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Begitu pula Hanafi Rais. Putra mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais itu juga tidak terlalu jauh dari politik meski tidak memiliki jabatan formal di PAN.

Apakah hal itu salah? Apakah itu dapat dianggap sebagai preseden buruk dari sisi transparansi pengaderan kepemimpinan parpol? Bergantung dari sisi mana memahami kecenderungan atau fenomena tersebut.

Di masa lalu, ketika sumber-sumber rekrutmen kepemimpinan parpol terbatas, kecenderungan personalisasi kepemimpinan dan manajerial organisasi politik merupakan hal yang tak terhindarkan.

Pemimpin parpol selain membutuhkan kualitas pribadi calon kader, juga pribadi yang sangat dipercaya. Gampang berkomunikasi dan mudah menerjemahkan gagasan ideologi dan arah perjuangan politik yang diinginkan pemimpin puncak.

Itu semua bisa dijalankan jika di internal organisasi politik ada orang yang secara personal dipercaya oleh pimpinan puncak. Dan, orang yang secara personal dipercaya itu sebagian besar memiliki hubungan keluarga dengan orang nomor satu di organisasi politik tersebut.

Persoalannya ialah apakah di era yang sudah sangat terbuka dan sumber-sumber rekrutmen kader sangat luas seperti sekarang, orang yang dipercaya pemimpin puncak parpol haruslah yang memiliki hubungan keluarga dengannya?

Dalam konteks ini barangkali lebih bijak jika contoh Puan atau Yenny tidak dilihat atau dipahami dari sudut pandang keterbukaan rekrutmen semata. Hal itu perlu dipahami dari sisi genealogi ideologi -persemaian, internalisasi, dan sustainable (kesinambungan) ideologi parpol.

Tokoh-tokoh muda seperti Puan dan Yenny perlu dipahami sebagai bagian dari perjuangan parpol untuk meneruskan ideologi dan melestarikan platform partai sesuai nilai-nilai yang genuine (asli).

Tentu fenomena ini multiinterpretatif. Sarat perbedaan pemahaman. Bahkan, hal itu juga dapat memicu pro kontra. Tetapi, hingga kini harus diakui bahwa platform parpol dan simbol-simbol yang dianggap dapat membersatukan pada parpol seperti PDI Perjuangan dan PKB masih bersumber pada kekuatan pribadi pemimpinnya.

Jangankan tanpa simbol pembersatu, bahkan dengan kekuatan simbol pembersatu yang masih terpelihara pun, pergolakan, pertikaian, dan perpecahan internal parpol masih sering terjadi.

PDI Perjuangan di bawah Megawati masih melahirkan eksodus kadernya yang menjelma ke dalam PDP (Partai Demokrasi Pembaruan). PKB di bawah Gus Dur yang semasa kelahirannya pada 1998 tidak "tertandingi" juga diterpa eksodus banyak kader, lalu mendirikan Partai Kebangkitan Nasionalis Ulama (PKNU).

Namun, wajah dan warna perjuangan PDI Perjuangan dan PKB tetap tidak memiliki karakter ideologi yang kukuh tanpa kehadiran keluarga Megawati-Gus Dur.

Betapapun tidak semua orang sepakat dengan pemahaman ini. Tetapi, itulah realitas historis perjalanan parpol yang memiliki basis dukungan tradisional. Dalam hal ini kebesaran dan kekuatan parpol terbentuk melalui ikatan-ikatan emosional pendukung dengan kekuatan personal pimpinan parpol yang bersangkutan.

Jawa Pos