Jika melihat lebih jauh fenomena kemiskinan di depan mata, kita dapat melihat bahwa semakin banyak anak usia sekolah atau bahkan pada tingkatan usia balita yang sudah harus berjuang hidup di jalanan sebagai dampak dari kemiskinan akhir-akhir ini. Juga hampir bisa dipastikan, masa depan mereka akan terenggut karenanya.

Di Jakarta tak sulit menemukan pemandangan anak-anak yang semestinya bisa menikmati indahnya masa anak-anak dan menuntut ilmu serta memiliki kecukupan gizi yang memadai sudah harus merasakan kerasnya kehidupan jalanan dengan menjadi pengemis, pengamen, dan profesi lainnya yang jauh melebihi beban yang bisa mereka tanggung. Lebih jauh, tak jarang ditemukan pula anak usia balita yang harusnya masih memperoleh perlindungan dan belaian kasih sayang orang tuanya sudah harus menanggung beban kehidupan yang sedemikian berat.

Belum lagi jika kita melihat kasus-kasus gizi buruk yang dialami balita di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Fakta yang sungguh menyedihkan.

Hak-hak anak
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di 12 kota besar pada 2003, ada 147 ribu anak jalanan dengan 60 persen dari mereka sudah putus sekolah dan 40 persen masih bersekolah. Penelitian itu juga mengungkapkan alasan-alasan anak-anak tersebut terjun ke jalanan.

Tercatat 71 persen melakukan itu untuk membantu orang tua bekerja, enam persen dipaksa untuk membantu orang tua, dan 15 persen untuk memenuhi biaya pendidikan mereka. Di Jakarta diperkirakan ada lebih dari 30 ribu anak jalanan. Sementara itu, data dari Departemen Sosial pada 2005 juga menunjukkan bahwa ada tak kurang dari 1,1 juta balita telantar dan jumlah anak telantar mencapai 3,3 juta jiwa.

Sejatinya, negara harus bertanggung jawab secara optimal untuk melindungi dan memjamin terpenuhinya hak anak-anak yang merupakan generasi penerus keberlangsungan hidup bangsa ini. Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak tahun 1989, ada sejumlah hak anak yang seharusnya bisa dijamin dan dipenuhi oleh negara, yakni setiap anak memiliki hak untuk dilahirkan, untuk memiliki nama dan kewarganegaraan, untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi, untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat, untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif, untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya, untuk diberikan kesempatan bermain waktu santai, untuk dilindungi dari penyiksaan, eksplotasi, penyiaan, kekerasan dan dari bahaya. Mereka juga berhak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah dan hak untuk bisa mengekspresikan pendapat sendiri.

Memutus rantai kemiskinan
Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling parah didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Kemiskinan yang menimpa anak-anak akan menyebabkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap perkembangan mental maupun fisiknya. Hal ini pada gilirannya akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya ketika mereka menjadi orang dewasa yang tetap terjebak dalam mata rantai kemiskinan dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

Kemiskinan pun akan terus berlanjut seakan tanpa batas bagi mereka. Lebih jauh, kemiskinan bagi anak-anak akan membawa sejumlah konsekuensi negatif, antara lain terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif (antara lain kemampuan membaca), dan terganggunya fungi sosio-emosional yang menyebabkan penyimpangan perilaku dan depresi (Hill & Sandfort 1995, Korenman et al 1995).

Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan juga kemungkinan akan mengalami penyalahgunaan secara fisik oleh orang tuanya yang hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan akibat kesengsaraan secara ekonomi (Conger & Elder 1994, McLanahan & Sandefur 1994, Kruttschnitt et al 1994). Insiden, durasi, dan kekronisan kemiskinan pada anak-anak juga akan berdampak kepada perlambatan perkembangan IQ anak, prestasi pendidikan, dan rendahnya produktivitas ketika mereka dewasa sebagaimana terukur dengan rendahnya upah dan jam kerja mereka.

Bahkan, mereka pun akan kehilangan akses untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang pada gilirannya akan semakin menambah beban ketergantungan kepada orang lain (Zill 1993, Duncan et al 1994, McLanahan & Sandefur 1994). Implikasinya, dengan tingginya tingkat deprivasi ekonomi yang dialami anak-anak akan menyebabkan lestarinya kemiskinan ketika mereka dewasa nantinya.

Dalam upaya mengentaskan dan memutuskan mata rantai kemiskinan, salah satu titik berat yang harus diberikan perhatian yang serius adalah anak-anak. Pemerintah seharusnya bisa menjamin dan memenuhi hak-hak mereka.

Alokasi anggaran untuk kepentingan publik juga seharusnya lebih berpihak pada pembangunan generasi penerus dan diarahkan untuk memenuhi hak-hak anak dalam rangka mengembangkan potensi diri serta memberikan bekal kemampuan untuk masa depan mereka.

Penghematan anggaran juga sepatutnya dilakukan oleh para wakil rakyat jika memang mereka benar-benar serius dan tulus mewakili rakyat dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, termasuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, mengingat masih begitu banyak dan akan lebih banyak lagi barisan anak-anak yang harus ditolong akibat semakin kerasnya deraan kehidupan ekonomi yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini.

Terlebih lagi, kita harus menyadari dan merenungkan bahwa anak-anak merupakan titipan Sang Khalik yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. Oleh karenanya, sebagaimana diungkapkan oleh Vandemoortele (2000), yang menyatakan bahwa upaya pengurangan kemiskinan juga harus difokuskan pada anak-anak dengan menyediakan sarana sosial dasar (pendidikan dan kesehatan gratis) dengan kualitas yang baik bagi anak-anak yang merupakan kunci bagi mereka untuk membangun kapabilitas dasar mereka dalam rangka menjalani kehidupan dengan lebih bermartabat dan juga untuk menjamin kualitas generasi penerus keberlangsungan dan keberlanjutan hidup bangsa ini.

Ikhtisar:
- Mayoritas anak berada di jalanan demi membantu orang tua mereka
- Hak-hak anak terenggut begitu mereka harus membuang masa keemasan