Menyedihkan. Itulah ucapan yang paling tepat mengomentari berita media tentang bisnis ijazah instan. Hanya dengan Rp 8 juta, ijazah bisa diperoleh dalam 35 hari. Semakin menyedihkan, yang berburu ijazah tanpa kuliah sama sekali itu bukan hanya "pengangguran", tapi ada pula pejabat penting di birokrasi pemerintah, swasta, bahkan wakil rakyat yang terhormat.

Motivasi mereka beragam. Mereka yang belum punya pekerjaan mengaku untuk merebut peluang lapangan kerja. Ada guru yang ingin mengejar sertifikasi. Ada pula pejabat yang mengincar jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, ada anggota dewan yang mengaku untuk gagah-gagahan (JP, 18/9).

Nasib Pekerja Manual

Guna memahami mengapa situasi seperti itu terjadi, bisa kita telusuri dari arah perubahan masyarakat kita. Postur masyarakat kita memang benar-benar telah berubah dalam banyak hal. Dalam hal lapangan kerja, misalnya. Pada masa lalu, mudah mendapatkan pekerjaan tanpa ijazah. Sebab, lebih dari 50 persen pekerjaan yang tersedia saat itu adalah pekerjaan manual. Tidak memerlukan skill dan profesionalisme.

Kini, jumlah lapangan kerja manual tersebut kian terkikis. Saat ini, lapangan kerja yang membutuhkan ijazah SMA kian kecil. Sebaliknya, lapangan kerja yang membutuhkan ijazah S-1 makin membengkak. Beberapa lapangan kerja bahkan mensyaratkan harus S-2 dan S-3.

Di lingkungan perguruan tinggi, sekarang membuka program studi baru bisa dilakukan hanya dengan memiliki dua dosen berijazah S-2 dan empat dosen S-1. Ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Program studi baru hanya akan diberi izin jika memiliki sedikitnya enam dosen berijazah S-2 semua.

Dua pertiga lowongan pekerjaan, baik instansi pemerintah maupun swasta, saat ini adalah jenis pekerjaan profesional serta manajerial. Karena itu, tidak mungkin peluang tersebut diperoleh mereka yang hanya berijazah SMA. Saat ini, hanya 10 sampai dua puluh persen pekerjaan yang tersedia bagi tenaga tidak terampil.

Lihat saja apa yang terjadi dengan masyarakat di Bojonegoro. Di kota itu belakangan terbuka lowongan kerja karena ada pengerjaan lifting minyak besar-besaran yang dilakukan ExxonMobil. Namun, lowongan kerja itu tak bisa menyerap tenaga kerja di sana karena tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Dari situ bisa dimengerti mengapa banyak yang tidak terdidik atau hanya memiliki ijazah SMA, tidak terserap di lapangan kerja seperti itu. Memang masih ada yang terserap, tapi untuk jenis pekerjaan yang manual, sehingga tidak banyak memberi pengharapan dan masa depan baik. Dari kenyataan seperti itu, lalu orang terdorong untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi.

Sayang, banyak pengguna tenaga kerja yang belum berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme. Mereka masih berorientasi pada selembar ijazah dan sertifikat. Karena itu, ijazah yang diperoleh tanpa kuliah pun bisa diterima di pasar kerja. Pengguna tenaga kerja kita tidak melihat aspek yang lebih mendasar dari sekadar ijazah, seperti tanggung jawab, kreativitas, daya inovasi, dan keberanian menentukan masa depan sendiri.

Dampak Era Keterbukaan

Di sisi lain, perburuan ijazah instan tanpa kuliah itu juga bisa dijelaskan sebagai dampak era keterbukaan. Pada era keterbukaan seperti sekarang, semua menjadi transparan. Kita tidak bisa menutup mata di sekitar kita ada kehidupan lain yang lebih nyaman dan mapan.

Lantas, kenyamanan serta kemapanan yang didemonstrasikan sekelompok masyarakat itu turut membentuk obsesi siapa saja, termasuk mereka yang berekonomi lemah. Obsesi tersebut lalu mendorong mereka untuk menaikkan selera dan standar kehidupannya.

Dengan kata lain, masyarakat kita, terutama lapisan bawah yang lemah itu, telah terjebak pada demonstration effect. Begitu kuat efek yang ditimbulkan, sehingga masyarakat kita tidak mampu mengerem keinginan untuk tidak turut bermewah-mewah. Tragisnya, di tangan mereka tidak tersedia cukup bekal serta alat untuk mendapatkan kenyamanan dan kemewahan tersebut.

Tak urung, demonstration effect itu lalu melahirkan perilaku deprivatif. Gurr menyebut, deprivasi relatif untuk menjelaskan perilaku orang yang mengalami kesenjangan antara harapan dengan kemampuan memenuhinya. Harapan melambung tinggi, tapi tidak ada kekuatan untuk meraihnya.

Kalau Anda memiliki harapan, sedangkan Anda tidak punya kemampuan untuk memenuhi, Anda akan merasa tersiksa. Semakin tersiksa jika mengalami deprivasi progresif, yaitu ketika kemampuan Anda justru melemah, sedangkan harapan Anda sebaliknya, justru melambung tinggi.

Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan ketika tersiksa dengan keadaan terdeprivasi seperti itu? Dalam penelitian Gurr, keadaan deprivasi itu mendorong seseorang untuk bergabung dengan massa yang agresif. Mereka lalu melawan dan memberontak kemapanan.

Bagaimana yang terjadi dengan masyarakat kita? Tampaknya, bukan pemberontakan terhadap kemapanan yang terjadi. Melainkan mengejar kemapanan itu, tapi tidak dengan perjuangan keras, melainkan dengan cara instan. Salah satunya adalah membeli ijazah, tanpa kuliah. Dari situ bisa dimengerti mengapa mereka yang sudah memiliki jabatan pun masih merasa perlu berburu ijazah instan.

Lihat EPSBED

Melihat realitas seperti itu, memang bisa digunakan sebagai alternatif upaya penyelesaian secara restitutive. Namun, sebenarnya selama akar permasalahannya tidak bisa dipecahkan, model penyelesaian restitutive juga bisa dibuat kewalahan. Akar permasalahannya terletak di permintaan pasar. Banyak pengguna tenaga di pasar kerja yang mengabaikan soal kompetensi. Mereka hanya peduli pada ijazah. Dari situlah perdagangan ijazah instan itu menjadi sulit dikendalikan.

Pada era keterbukaan ini, sebenarnya pengguna tenaga kerja cukup mudah mendeteksi apakah ijazah tersebut instan atau tidak. Terutama setelah 2001 Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas menerapkan sitem pelaporan tiap semester yang dikenal dengan EPSBED (evaluasi program studi berbasis evaluasi diri). Laporan itu bisa diakses secara terbuka.