Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM telah memicu protes luas. Bahkan, ada upaya pembangkangan para pegawai pemerintah untuk menjalankan program terkait kenaikan harga BBM. Pembangkangan itu nyata terlihat dari komentar para abdi negara, pengamat, dan DPR. Di sisi lain, gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM juga telah memicu demo besar-besaran di berbagai kota besar.

Demo mahasiswa yang biasanya elegan dan damai telah dinodai dengan sikap mahasiswa yang terkesan "brutal" dan menggangu ketertiban umum. Bahkan, yang menakutkan, ada kesan naiknya radikalisme mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Hati ini miris melihat mahasiwa yang terdidik, menutup mukanya dengan kain, dan melempari polisi dengan batu. Hati ini miris karena mahasiswa Indonesia telah terasuki sikap dan tindakan seperti "intifada" di Palestina.

Yang mengkhawatirkan ialah sikap polisi yang juga terpancing emosinya dengan melakukan tindakan yang sama radikalnya dengan mahasiswa. Kalau diperhatikan dan dikaji, mahasiwa dan polisi yang sering "head to head" ketika demo ternyata masih belum bisa menjaga sikap dan perilakunya seperti yang seharusnya. Mahasiswa harus menyadari, tidak layak polisi menjadi sasaran pelemparan karena mereka juga "bukan yang diuntungkan" oleh kenaikan harga BBM.

Menaikkan Contry Risk

Protes mahasiswa, sopir, pembangkangan pejabat negara, dan kekerasan polisi yang ditayangkan TV memicu demo di tempat lain. Tentu saja gambar "tawuran" polisi dengan mahasiswa, mahasiswa memblokade jalan, dan mogok para sopir angkutan umum tidak hanya dilihat orang Indonesia, tetapi juga telah menyebar ke berbagai negara. Yang menakutkan lagi, Federasi Serikat Pekerja BUMN juga mengancam mogok. Kalau mahasiswa dan sopir demo, wajar. Tetapi, mereka yang secara ekonomis beruntung, seperti pegawai BUMN, juga protes, pertanyaanya… ada agenda apa?

Kalau protes membuat Indonesia tidak stabil, sebenarnya ini seperti "menyulut api" di tempat yang mudah terbakar. Ini bisa menenggelamkan Indonesia ke permasalahan yang lebih serius. Amerika Serikat baru saja mencabut travel warning bagi warganya untuk bekunjung ke Indonesia. Tetapi, itu tidak ada manfaatnya jika protes harga BBM yang dilakukan makin brutal.

Kalau pembangkangan itu dipersepsi para investor bahwa pemerintahan saat ini tidak kredibel, implikainya sangat luas. Investor asing dan dalam negeri menjadi makin enggan masuk untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia. Implikasinya terhadap ekonomi Indonesia serius.

Country Risk Indonesia tentu saja akan meningkat dan membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerawanan dan risiko yang tinggi. Akan dihindari untuk bisnis. Paling tidak, turis yang akan datang makin enggan ke Indonesia. Jadi, sebaiknya kita melihat protes atas kenaikan harga BBM dengan sangat waspada. Demikian juga, semua yang berkepentingan dengan agenda kekuasaan tidak memanfaatkan ini untuk tujuan jangka pendek mencari kekuasaan.

Seruan PKB agar dilakukan "impeach" ke pemerintah juga "ganjil". Presiden SBY-Kalla dipilih rakyat secara langsung. Impeach jelas tidak tepat dan tidak mendidik berdemokrasi yang benar. Biarkan publik menilai kebijakan pemerintah. Janganlah para politisi menebarkan ancaman yang malah membuat kehidupan bernegara menjadi ricuh, kontraproduktif, dan mengancam kestabilan nasional.

Di mana-mana di dunia memang terjadi protes kenaikan harga BBM. Di Inggris bahkan terjadi blokade oleh sopir truk menuntut harga BBM lebih murah karena sekarang satu liter mencapai 108 pences (Rp 17.500). Salah satu komponen yang menyebabkan harga BBM di Inggris tinggi adalah pajak BBM. Tetapi, protes yang dilakukan kalangan perguruan tinggi dan LSM di Inggris bukan memblokade jalan atau perusakan, tetapi mengajukan petisi ke parlemen.

Protes dengan petisi tentu lebih efektif kalau DPR kita memang mewakili kepentingan rakyat. Kalau protes dengan blokade jalan, menyerang polisi, atau kerusuhan jelas merugikan rakyat berkali-kali. Kalau protes kenaikan harga BBM dilakukan dengan memblokade jalan, masyarakat selain harus membeli BBM lebih tinggi, harus rela macet dan terganggunya urusan masing-masing. Artinya, masyarakat rugi dua kali.

Penyaluran BLT

Berkaitan dengan BLT (bantuan langsung tunai), memang ini bukan solusi mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Namun, kalau kita perhatikan, ternyata terjadi kesenjangan persepsi yang lebar antara para bupati, camat, dan anggota DPR. Mereka menilai, BLT tidak mendidik dan terlalu kecil. Namun, fakta di lapangan berbeda. Masyarakat yang menerima BLT mayoritas menerima dengan senang hati. BLT yang dalam bentuk tunai juga berarti memberikan alternatif penggunaan yang lebih luas daripada kupon subsidi bahan pokok.

Jadi, kesannya mereka yang menolak adalah mereka yang memang tidak membutuhkan Rp 300.000. Sementara yang butuh sangat mengharapkan. Makanya, banyak warga miskin yang mengharap agar mereka yang belum terdaftar juga mendapatkan BLT. Sayang, bupati dan DPRD, tampaknya, acuh tak acuh saja atas tidak meratanya subsidi. Kalau perhatian terhadap masyarakat miskin, seharusnya mereka segera melakukan perubahan APBD untuk memasukan BLT daerah dalam APBD perubahan.

Pemerintahan Yudhoyono masih saja menggunakan retorika ala Orde Baru dalam memberikan justifikasi kebijakan menaikkan harga BBM.

Pertama, subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya, 80 persen untuk knalpot mobil orang kaya, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua, harga BBM Indonesia masih termurah di Asia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro malah membandingkan harga BBM Indonesia dengan harga di Filipina, Thailand, dan Singapura. Retorika itu pula yang berulang-ulang disampaikan rezim Orde Baru. Masih untung Purnomo ”lupa” dengan pernyataan Prof Subroto, Menteri Pertambangan dan Energi era Soeharto, bahwa harga bensin di Indonesia, setelah dinaikkan, masih lebih murah dibandingkan dengan segelas Coca-Cola, kemudian ”dikoreksi” dengan segelas teh es manis di negara Barat.

Retorika adalah ilmu persuasi yang diciptakan Aristoteles sekitar 2.500 tahun yang lalu. Menurut Aristoteles, diperlukan tiga keterampilan khusus untuk bisa memengaruhi, bahkan mengubah sikap dan pemikiran orang banyak, yaitu etos, logos, dan pathos. Logos adalah keterampilan memberikan argumentasi dan rasio kuat supaya khalayak percaya dengan apa yang Anda katakan. Untuk itu, kalau perlu, disajikan juga bukti, fakta, dan data. Namun, sayang, logos yang diajukan Purnomo ataupun Jusuf Kalla kurang tepat jika tidak dikatakan ngawur.

Di Belanda, harga bensin saat ini 1,7 euro per liter atau sekitar Rp 23.000. Namun, ongkos bus umum jarak dekat 1 euro, koran 1 euro. Parkir 1 jam di Bandar Udara Schipol 1,5 euro. Seorang pengangguran diberikan subsidi minimal 800 euro per bulan. Seorang yang baru lulus S-1 dan bekerja paling tidak mendapat gaji 1.300 euro. Maka, tidak ada seorang pun yang memprotes harga bensin 1,6 euro. Di Singapura, pendapatan per kapita rakyatnya sekitar 25.000 dollar AS per tahun. Maka, harga bensin di Singapura sekitar 1,5 dollar AS pun tidak membuat rakyat ribut.

Ketika orang-orang Polandia mengetahui bahwa harga bensin kita cuma 45 sen per liter, mereka tidak percaya. Kok, murah betul? Namun, ketika saya memberitahukan pendapatan per kapita rakyat Indonesia 1.500 dollar AS per tahun, mereka sangat heran dan bertanya lagi, ”Setahun atau sebulan?” Saya jawab, ”Setahun.” Baru mereka mengerti bahwa bensin 45 sen per liter di Indonesia tergolong mahal karena 60 persen penduduk kita hanya mengeluarkan belanja 2 dollar AS per hari, sementara pendapatan rakyat Polandia rata-rata 10.000 dollar AS per tahun. Maka, harga bensin 4,45 zloty per liter (1,8 dollar AS) dianggap biasa-biasa saja.

Itukah sebabnya wacana yang membandingkan harga bensin Indonesia dengan negara-negara luar, apalagi negara maju, harus ditanggapi kritis sekali. Pejabat kita mestinya tidak ”asal ngomong”.

Hanya angin surga

Bagaimana dengan wacana bahwa 80 persen subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya? Dari perspektif logos, wacana ini pun lemah.

Pertama, jika pemerintah sejak awal tahu bahwa mobil-mobil pribadi mengonsumsi paling banyak BBM, kenapa pemerintah tidak membatasi jumlah mobil yang berkeliaran di jalan-jalan? Kemacetan serius di berbagai kota besar kini sudah menghadapi tingkat gawat. Kendaraan roda dua di Jakarta bak semut yang mengepung kota. Toh, pemerintah sepertinya tidak melakukan upaya apa pun.

Kedua, BBM tak hanya dinikmati orang kaya, tetapi oleh semua lapisan masyarakat. Semua produk barang dan manufaktur membutuhkan konsumsi BBM. Maka, begitu harga BBM naik, harga barang dan jasa serentak naik. Pada akhirnya, orang di strata bawah yang paling terpukul.

Ketiga, ucapan Jusuf Kalla bahwa kenaikan harga BBM sekarang hanya berakibat kenaikan belanja Rp 50.000 sampai Rp 60.000 bagi orang miskin—sedangkan pemerintah memberikan Rp 100.000 per bulan—hanya teori. Dalam praktik, kehidupan mereka pasti lebih tercekik lagi.

Keempat, Indonesia negara produsen minyak. Minyak yang kita hasilkan mestinya dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat sesuai amanat UUD 1945. Namun, kenyataannya, minyak sebagian besar dinikmati perusahaan-perusahaan pengelola minyak kita. Kenapa pemerintah tidak berdaya melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Presiden Evo Morales dari Bolivia?

Perihal kenaikan harga BBM mestinya pemerintah sejak awal memberikan sounding kepada rakyat bahwa pemerintah tidak punya jalan lain kecuali menaikkan harga BBM sebab harga minyak di tingkat internasional memang terus membubung. Banyak negara menempuh kebijakan melepaskan harga BBM sesuai pasar sehingga fluktuasi harga terjadi setiap hari secara alamiah. Namun, pemerintah kita masih saja berkelit dengan retorika impression management berupa jaminan bahwa harga BBM takkan naik selama 2008, dan menaikkan harga BBM hanya opsi terakhir.

Inilah kesalahan fatal pemerintahan SBY! Memberikan ”angin surga” terus kepada rakyat, bukan menggambarkan situasi riil di dunia. Maka, tatkala rakyat menggugat kenaikan harga BBM, antara lain dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa, pemerintah tidak punya pilihan lain, kecuali menyanyikan retorika ala Orde Baru itu, menggebuki para demonstran/mahasiswa, merusak kampus Universitas Nasional, sekaligus menjilat kembali ludah yang sudah disemburkannya jauh-jauh hari…!

Berbeda dari BLT pada 2005 yang hanya berbentuk uang, jaring pengaman kali ini diberi istilah lebih keren, BLT plus. Yaitu uang plus makan. Sampai Desember nanti total anggaran untuk BLT plus mencapai Rp14 triliun.

Belajar dari BLT 2005 yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi, berbagai kalangan menghendaki agar pemerintah mengubah cara menolong orang miskin. Daripada menolong dengan uang tunai yang bermanfaat sesaat, lebih baik menolong sekaligus membangun motivasi bekerja dan disiplin. Atau memberi kail, bukan ikan.

Uang Rp14 triliun disalurkan ke kantong-kantong orang miskin. Mereka tidak diberi uang tunai. Namun, uang itu dipergunakan untuk membangun, misalnya sanitasi di perdesaan. Mereka memperoleh gaji karena bekerja sebagai, misalnya, buruh proyek-proyek infrastruktur perdesaan. Uang gaji itu mereka pergunakan untuk membeli makan. Uang habis, makanan habis, tetapi infrastruktur terbangun. Itulah bantuan yang sekaligus membangun.

Uang yang diperoleh dari keberanian menaikkan harga BBM dipergunakan untuk memerangi kemiskinan secara lebih bermakna. Setelah Rp14 triliun digelontorkan ke kantong-kantong kemiskinan, akan terlihat kehadiran infrastruktur perdesaan secara signifikan. Ingat, salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah miskinnya infrastruktur.

Opsi yang gampang dan sudah diketahui itu, entah mengapa, tidak dipilih secara berani dan konsisten. Pemerintah lebih cenderung berpolitik dengan rupiah dan makanan.

Membagi-bagi rupiah dalam jangka pendek terlihat populer di kalangan orang miskin. Seakan-akan menyelesaikan kemiskinan. Padahal, itu cuma penyelesaian sesaat.

Bahkan, bila direnung lebih dalam, memberi rupiah kepada orang miskin sesungguhnya cermin sikap pemerintah yang tidak ingin direpotkan masalah kemiskinan itu sendiri. Memberi seperti itu sesungguhnya mengandung niat mengusir, tidak menyelesaikan. Mudah-mudahan setelah diberi terus-menerus, orang-orang miskin malu hati untuk datang meminta. Setelah itu mereka boleh mati di pinggir jalan.

Itulah sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa banyak pihak menentang mengatasi kemiskinan dengan uang tunai. Karena, sesungguhnya, terselip pengusiran dari pemberian yang seakan-akan berbudi luhur dan berbelas kasih itu.

Inti solusi terhadap kemiskinan adalah kerja. Orang-orang harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dia mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, membagi-bagi uang tunai begitu saja atas nama apa pun kontraproduktif terhadap upaya memerangi kemiskinan.