Bantuan langsung tunai atau BLT tentunya sangat ditunggu- tunggu rakyat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, pembagian BLT dikhawatirkan menimbulkan komplikasi di tingkat lapangan karena pendataan kemiskinan yang kurang akurat.

Penetapan orang miskin yang diukur dengan pendekatan pendapatan sesungguhnya bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena, orang-orang miskin umumnya bekerja sebagai buruh atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif. Dengan hanya menggunakan kriteria pendapatan, data kemiskinan yang diperoleh dapat menjadi kurang sahih.

Diperlukan proksi yang lain untuk memotret kemiskinan yang sesungguhnya, misalnya dengan menggunakan indikator-indikator kualitas tempat tinggal, akses air bersih, pendidikan anggota rumah tangga, adanya anak balita penderita gizi buruk, dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Konsep keluarga sejahtera seperti yang dikembangkan BKKBN dapat menjadi acuan penetapan orang miskin setelah disempurnakan dengan indikator-indikator tambahan.

Memberi ikan, bukan kail

Pemberian BLT senilai Rp 100.000 per bulan ibarat memberi ikan kepada sekelompok orang yang kelaparan. Padahal, yang diperlukan oleh mereka adalah kail untuk menopang kehidupannya pada masa sulit pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kail dalam hal ini adalah terbukanya lapangan kerja yang akan menjamin penghasilan dan mendongkrak daya beli rakyat.

Dengan naiknya harga berbagai komoditas sebagai imbas kenaikan harga BBM, uang senilai Rp 100.000 per bulan mungkin tidak cukup signifikan untuk mencegah orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Akan lebih bermakna bila pemerintah memperbaiki berbagai pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis atau merancang program padat karya untuk memperbaiki sarana transportasi yang hancur.

Pendidikan gratis sebagai wujud program wajib belajar sembilan tahun harus dilaksanakan tanpa kecuali. Seluruh SD dan SMP negeri di Indonesia tidak diperkenankan lagi memungut biaya apa pun kepada murid-muridnya dengan dalih apa pun.

Pelayanan kesehatan saat ini telah diemban cukup baik oleh puskesmas. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan. Berobat ke puskesmas secara gratis adalah dambaan setiap orang.

Kenaikan harga BBM yang segera dilakukan akhir Mei ini hanyalah merupakan tahap pertama dari rentetan kenaikan-kenaikan berikutnya. Kalau Singapura atau AS dapat menetapkan harga BBM sama dengan harga di pasar internasional, kita mungkin tak perlu heran. Pendapatan per kapita rakyatnya sudah sangat tinggi sehingga kesejahteraan mereka tidak akan terusik dengan harga BBM yang relatif tinggi. Lain halnya dengan negara kita. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadikan masyarakat kita rentan terhadap fluktuasi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat harga BBM naik.

Situasi sulit kini menghadang di depan mata. Sementara angka pengangguran belum dapat ditekan secara baik, angka kemiskinan justru mungkin akan bertambah. Mereka yang dulunya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat dengan mudah meluncur dalam lembah kesengsaraan karena penghasilan tetap, tetapi harga bahan-bahan pokok melonjak.

Dianggap obat mujarab

BLT tampaknya dianggap sebagai obat mujarab untuk menangkal gejolak di masyarakat. Padahal, BLT hanya akan diprogramkan hingga akhir 2008.

Kita semua memang harus siap mengencangkan ikat pinggang, sampai pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja secara cukup, mampu meningkatkan penghasilan rakyat secara menyeluruh, dan mau mengucurkan subsidi yang lebih besar bagi program-program pelayanan pu- blik. Menolak BLT saat ini mungkin dipandang kurang arif karena tekad besar pemerintah untuk membantu rakyatnya janganlah sampai dihalang-halangi.

Hanya waktu yang nanti akan membuktikan apakah BLT merupakan solusi tepat untuk mengatasi kemiskinan dan menangkal imbas negatif akibat merosotnya daya beli. Ataukah BLT sekadar untuk meninabobokan rakyat. Mungkin kita beranggapan, pada akhirnya nanti rakyat pasti, toh, akan terbiasa dengan harga BBM yang disesuaikan dengan harga internasional.

Berbeda dari BLT pada 2005 yang hanya berbentuk uang, jaring pengaman kali ini diberi istilah lebih keren, BLT plus. Yaitu uang plus makan. Sampai Desember nanti total anggaran untuk BLT plus mencapai Rp14 triliun.

Belajar dari BLT 2005 yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi, berbagai kalangan menghendaki agar pemerintah mengubah cara menolong orang miskin. Daripada menolong dengan uang tunai yang bermanfaat sesaat, lebih baik menolong sekaligus membangun motivasi bekerja dan disiplin. Atau memberi kail, bukan ikan.

Uang Rp14 triliun disalurkan ke kantong-kantong orang miskin. Mereka tidak diberi uang tunai. Namun, uang itu dipergunakan untuk membangun, misalnya sanitasi di perdesaan. Mereka memperoleh gaji karena bekerja sebagai, misalnya, buruh proyek-proyek infrastruktur perdesaan. Uang gaji itu mereka pergunakan untuk membeli makan. Uang habis, makanan habis, tetapi infrastruktur terbangun. Itulah bantuan yang sekaligus membangun.

Uang yang diperoleh dari keberanian menaikkan harga BBM dipergunakan untuk memerangi kemiskinan secara lebih bermakna. Setelah Rp14 triliun digelontorkan ke kantong-kantong kemiskinan, akan terlihat kehadiran infrastruktur perdesaan secara signifikan. Ingat, salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah miskinnya infrastruktur.

Opsi yang gampang dan sudah diketahui itu, entah mengapa, tidak dipilih secara berani dan konsisten. Pemerintah lebih cenderung berpolitik dengan rupiah dan makanan.

Membagi-bagi rupiah dalam jangka pendek terlihat populer di kalangan orang miskin. Seakan-akan menyelesaikan kemiskinan. Padahal, itu cuma penyelesaian sesaat.

Bahkan, bila direnung lebih dalam, memberi rupiah kepada orang miskin sesungguhnya cermin sikap pemerintah yang tidak ingin direpotkan masalah kemiskinan itu sendiri. Memberi seperti itu sesungguhnya mengandung niat mengusir, tidak menyelesaikan. Mudah-mudahan setelah diberi terus-menerus, orang-orang miskin malu hati untuk datang meminta. Setelah itu mereka boleh mati di pinggir jalan.

Itulah sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa banyak pihak menentang mengatasi kemiskinan dengan uang tunai. Karena, sesungguhnya, terselip pengusiran dari pemberian yang seakan-akan berbudi luhur dan berbelas kasih itu.

Inti solusi terhadap kemiskinan adalah kerja. Orang-orang harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dia mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, membagi-bagi uang tunai begitu saja atas nama apa pun kontraproduktif terhadap upaya memerangi kemiskinan.