Bantuan langsung tunai atau BLT tentunya sangat ditunggu- tunggu rakyat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, pembagian BLT dikhawatirkan menimbulkan komplikasi di tingkat lapangan karena pendataan kemiskinan yang kurang akurat.

Penetapan orang miskin yang diukur dengan pendekatan pendapatan sesungguhnya bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena, orang-orang miskin umumnya bekerja sebagai buruh atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif. Dengan hanya menggunakan kriteria pendapatan, data kemiskinan yang diperoleh dapat menjadi kurang sahih.

Diperlukan proksi yang lain untuk memotret kemiskinan yang sesungguhnya, misalnya dengan menggunakan indikator-indikator kualitas tempat tinggal, akses air bersih, pendidikan anggota rumah tangga, adanya anak balita penderita gizi buruk, dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Konsep keluarga sejahtera seperti yang dikembangkan BKKBN dapat menjadi acuan penetapan orang miskin setelah disempurnakan dengan indikator-indikator tambahan.

Memberi ikan, bukan kail

Pemberian BLT senilai Rp 100.000 per bulan ibarat memberi ikan kepada sekelompok orang yang kelaparan. Padahal, yang diperlukan oleh mereka adalah kail untuk menopang kehidupannya pada masa sulit pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kail dalam hal ini adalah terbukanya lapangan kerja yang akan menjamin penghasilan dan mendongkrak daya beli rakyat.

Dengan naiknya harga berbagai komoditas sebagai imbas kenaikan harga BBM, uang senilai Rp 100.000 per bulan mungkin tidak cukup signifikan untuk mencegah orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Akan lebih bermakna bila pemerintah memperbaiki berbagai pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis atau merancang program padat karya untuk memperbaiki sarana transportasi yang hancur.

Pendidikan gratis sebagai wujud program wajib belajar sembilan tahun harus dilaksanakan tanpa kecuali. Seluruh SD dan SMP negeri di Indonesia tidak diperkenankan lagi memungut biaya apa pun kepada murid-muridnya dengan dalih apa pun.

Pelayanan kesehatan saat ini telah diemban cukup baik oleh puskesmas. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan. Berobat ke puskesmas secara gratis adalah dambaan setiap orang.

Kenaikan harga BBM yang segera dilakukan akhir Mei ini hanyalah merupakan tahap pertama dari rentetan kenaikan-kenaikan berikutnya. Kalau Singapura atau AS dapat menetapkan harga BBM sama dengan harga di pasar internasional, kita mungkin tak perlu heran. Pendapatan per kapita rakyatnya sudah sangat tinggi sehingga kesejahteraan mereka tidak akan terusik dengan harga BBM yang relatif tinggi. Lain halnya dengan negara kita. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadikan masyarakat kita rentan terhadap fluktuasi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat harga BBM naik.

Situasi sulit kini menghadang di depan mata. Sementara angka pengangguran belum dapat ditekan secara baik, angka kemiskinan justru mungkin akan bertambah. Mereka yang dulunya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat dengan mudah meluncur dalam lembah kesengsaraan karena penghasilan tetap, tetapi harga bahan-bahan pokok melonjak.

Dianggap obat mujarab

BLT tampaknya dianggap sebagai obat mujarab untuk menangkal gejolak di masyarakat. Padahal, BLT hanya akan diprogramkan hingga akhir 2008.

Kita semua memang harus siap mengencangkan ikat pinggang, sampai pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja secara cukup, mampu meningkatkan penghasilan rakyat secara menyeluruh, dan mau mengucurkan subsidi yang lebih besar bagi program-program pelayanan pu- blik. Menolak BLT saat ini mungkin dipandang kurang arif karena tekad besar pemerintah untuk membantu rakyatnya janganlah sampai dihalang-halangi.

Hanya waktu yang nanti akan membuktikan apakah BLT merupakan solusi tepat untuk mengatasi kemiskinan dan menangkal imbas negatif akibat merosotnya daya beli. Ataukah BLT sekadar untuk meninabobokan rakyat. Mungkin kita beranggapan, pada akhirnya nanti rakyat pasti, toh, akan terbiasa dengan harga BBM yang disesuaikan dengan harga internasional.

Alan Berg, penulis buku Nutrition Factor, menyebutkan hilangnya identitas gizi di negara-negara berkembang.

Sebagai pakar gizi internasional, Alan Berg telah malang melintang dalam dunia gizi sejak 1970-an. Hasil amatannya menunjukkan, banyak negara yang kian mengabaikan pembangunan gizi dan baru tersentak saat masalah gizi buruk merebak.

Upaya holistik pemecahan masalah gizi amat diperlukan. Masalah gizi bukan sekadar kurangnya asupan kalori dan protein. Banyak faktor penyebab mengapa masalah gizi muncul, tenggelam, lalu merebak lagi.

Masalah gizi juga bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi cermin masalah daya beli, ketersediaan pangan, pengetahuan gizi, dan faktor sosio-budaya. Jadi, membaiknya status gizi, yang merupakan indikator capaian kinerja program pembangunan gizi, bukan merupakan hubungan linear dengan upaya yang dilakukan oleh sektor kesehatan saja.

Daya beli rendah

Saat ini, rendahnya daya beli menjadi isu penting. Harga pangan yang kian membubung amat memberatkan masyarakat. Kelangkaan bahan pokok nonpangan seperti minyak tanah dan gas membuat rakyat kian sengsara. Sulitnya akses terhadap kebutuhan pokok adalah wujud kondisi perekonomian dan tata perniagaan yang tidak menguntungkan kita semua.

Pada tahun 1989, Presiden Soeharto pernah mencanangkan Gerakan Sadar Pangan dan Gizi. Sebelumnya, tahun 1974, pernah dikeluarkan Inpres tentang Penganekaragaman Menu Makanan Rakyat untuk perbaikan gizi.

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) berhasil menjadi gerakan nasional yang menggema di Tanah Air. Hasilnya, posyandu sempat menyebar di desa-desa atau di kampung-kampung.

Kiprah pimpinan nasional memang diperlukan untuk membenahi karut-marutnya masalah gizi di Indonesia. Jika presiden mau turun tangan memberi arah pembangunan yang jelas di bidang gizi, satu persoalan terkait SDM telah terpecahkan.

Saat ini, banyak orang atau birokrat sok merasa memahami gizi. Sebagian di antaranya berani mengeluarkan kebijakan yang justru berdampak negatif bagi pembangunan di bidang gizi. Upaya menghapus fortifikasi terigu adalah contoh kecil bagaimana kurang pahamnya birokrasi tentang masalah gizi yang merupakan fenomena gunung es.

Keteledoran

Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk miskin dan masalah gizi akan senantiasa mengintip kelengahan kita. Keteledoran dalam pembangunan gizi akan mengakibatkan tingginya kematian bayi atau anak balita dan kita akan menghadapi the lost generation 20 tahun mendatang. Lahirnya generasi bodoh karena kurang gizi akan mengakibatkan bangsa ini tetap berkubang dalam kemiskinan.

Perumusan kebijakan gizi dalam pembangunan harus didukung data akurat. Ketiadaan data yang benar akan mengacaukan program gizi, intervensi yang dilakukan akan mengalami salah sasaran, dan ketercakupan yang dicapai bersifat semu.

Sebagai contoh, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001 menemukan prevalensi gizi kurang sebesar 22,5 persen dan gizi buruk 8,5 persen, sedangkan data Susenas menunjukkan prevalensi gizi kurang 19,8 persen dan gizi buruk 6,3 persen. Sementara itu, jika membandingkan SKRT 2004 dan Susenas 2003, ditemukan perbedaan cukup signifikan, khususnya untuk kasus gizi buruk. Data SKRT 2004 menunjukkan prevalensi gizi buruk 3,2 persen, sedangkan prevalensi menurut Susenas 2003 adalah 8,3 persen.

Disadari, sampel Susenas lebih besar dibanding SKRT sehingga hasilnya seharusnya dianggap lebih sahih. Di sisi lain, SKRT dikumpulkan oleh tenaga pendata yang lebih terampil sehingga akurasi pengukuran dapat dianggap lebih baik. Perlu harmonisasi di tingkat penentu kebijakan untuk menetapkan data mana yang akan dipakai sehingga tidak membingungkan saat menentukan aneka sasaran program.

Isu politik

Hilangnya identitas gizi dalam pembangunan harus dicegah dengan menjadikan gizi sebagai isu politik. Perlu ada komitmen dari birokrat dan politisi sehingga pembiayaan berbagai program pembangunan gizi mempunyai nilai yang signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Dengan cara ini kita akan mampu mengurangi masalah gizi secara nyata.

Jika semua pihak menyadari hal ini dan tidak hanya berpikir jangka pendek untuk kepentingan sesaat, bangsa kita akan mampu mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Gizi perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang tidak terlepas dari program penghapusan kemiskinan.

Adanya kebijakan desentralisasi pemerintahan menuntut para bupati untuk mengisi pembangunan gizi di daerah masing-masing. Sayang, hal ini belum terwujud. Program gizi yang baik seperti Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) dapat berjalan lancar saat ditangani Bappenas dan departemen terkait. Ketika otonomi daerah diterapkan, PMT-AS lenyap karena para bupati tidak lagi menganggapnya sebagai prioritas program gizi.

Kepala daerah yang mengabaikan pembangunan gizi akan tersingkir karena black campaign akibat prestasinya yang buruk dalam perbaikan gizi masyarakat. Dalam pemilihan periode selanjutnya, rakyat tidak akan memilihnya kembali. Kesulitan ekonomi dan penderitaan yang dialami rakyat saat ini niscaya akan menjadikan kita semua kian cerdas dalam memilih pimpinan.